SURABAYA – Terjadinya perbedaan pandang dan pola pikir rencana Pembangunan RSUD Selatan dan Utara di Surabaya bergulir di Panitia Khusus (Pansus) DPRD Surabaya
Disampaikan oleh Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Kota Surabaya saat menggelar rapat evaluasi kinerja rumah sakit daerah khususnya manajemen RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) dan RSUD dr. Soewandhi, Jumat (11/4/2025) lalu.
Pansus Aning Rahmawati menilai bahwa rencana pembangunan Rumah Sakit Surabaya Selatan masih belum matang, baik dari sisi perencanaan teknis maupun legalitas lahan. Menurut Aning hingga saat ini, proyek tersebut masih bergantung pada pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang dijadwalkan baru akan dilakukan pada 22 April 2025.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Arif Fathoni, angkat bicara soal usulan penundaan pembangunan Rumah Sakit (RS) Surabaya Selatan yang dilontarkan sejumlah anggota Pansus LKPJ. Menurutnya, menunda proyek ini bukanlah solusi, justru bisa memperparah ketimpangan akses layanan kesehatan di Kota Surabaya.
“Selama ini, warga Surabaya Selatan seperti di anak tirikan. Akses layanan kesehatan masih jauh dari kata merata. Rumah sakit di selatan itu mutlak dibutuhkan,” tegas Fathoni, Minggu 13/4/2025.
Politisi Partai Golkar ini menyebut, pembangunan rumah sakit bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi wujud nyata dari keadilan sosial. Menurutnya, semua wilayah, dari utara hingga selatan, berhak mendapatkan fasilitas kesehatan yang setara.
Fraksi PDI-P Mutlak Dukung Program Walikota
Bahwa rencana pembangunan RSUD Selatan dan Utara merupakan bagian dari Walikota Surabaya dan Wakil Walikota Surabaya Eri Cahyadi dan Armudji untuk melakukan pemerataan layanan kesehatan di 5 zona di Wilayah Surabaya, ini juga bagian dari nafas PDI-P yang diterjemahkan oleh kadernya dalam rangka keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia.
Budi Leksono Ketua Fraksi PDIP-Pan DPRD Surabaya bersuara saat dimintai pendapat oleh wartawan.
“Pembangunan rumah sakit yang dilakukan oleh pemerintah tidak sepenuhnya berorientasi pada untung dan rugi, namun lebih ke arah pemerataan layanan kesehatan, mengingat antrian pasien yang berobat di BDH dan Soewandhie sudah terlalu banyak, dengan dibangunnnya RS Selatan dan Utara maka warga Surabaya akan semakin dapat kemudahan dalam menjangkau layanan di sektor kesehatan” ujar Buleks panggilan akrab Budi Leksono.
Fraksi PDIP mendukung penuh rencana pembangunan RS yang sudah tertuang dalam janji kampanye pasangan Eri Cahyadi Armudji, karena ini menunjukkan pemerintah yang hadir dalam melayani warganya, sehingga uang yang bersumber dari rakyat kembali ke rakyat dalam bentuk layanan kesehatan gratis, tambah Budi Leksono yang juga sebagai Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya.
“Perbedaan pendapat adalah bagian dari proses Demokrasi. Perbedaan pola pikir dan pola pandang setiap orang atau perwakilan masyarakat melalui forum politik itu hal biasa masing-masing pendapatnya demi kebaikan warga kota Surabaya” tambahnya.***