“Jabatan dan kekuasaan pasti akan berakhir, entah kita ikhlas atau tidak. Kekuasaan itu akan kita tinggalkan”
Jakarta – Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Kementerian Hukum (Kemenkum) yang baru setelah dipastikan Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Komjen Pol (Purn) Andap Budhi Revianto.
Hal itu diketahui dari siaran pers Kemenkum pada 15/11/2024 yang telah dilaksanakan pelantikan terhadap 11 pejabat baru di eselon I.
Terpilihnya Komjen Purn Andap sebagai Staf Ahli Bidang Polkam Kemenkum ini menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan, Pelantikan tersebut guna mewujudkan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, tepatnya pada poin ketujuh yang berfokus pada penguatan reformasi politik, hukum dan birokrasi serta pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum yang transparan dan adil” ujar Supratman dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum, di Graha Pengayoman, Jakarta, Jumat (15/11).
Menkum Supratman selanjutnya memberi pesan kepada pejabat baru tersebut untuk bekerja secara maksimal.
“Jabatan dan kekuasaan pasti akan berakhir, entah kita ikhlas atau tidak. Kekuasaan itu akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, mari kita buat bersama yang terbaik bagi bangsa dan negara,” tutur dia.
Dalam kesempatan itu, Supratman turut menekankan lima poin yang perlu dipedomani oleh para pejabat di Kemenkum. Yakni integritas dan akuntabilitas, mendukung reformasi birokrasi, mengembangkan kompetensi dan profesionalisme, memperkuat sinergi antarkementerian, serta memberikan keteladanan dan semangat.
Berdasarkan salinan Keputusan Presiden RI Nomor 169/ TPA Tahun 2024, beberapa pejabat Kementerian Hukum dan HAM kembali diberikan kepercayaan untuk mengisi posisi pimpinan tinggi madya di Kementerian Hukum.
Diantaranya Komjen Pol Nico Afinta sebagai Sekretaris Jenderal Kemenkum, Dhahana Putra sebagai Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Razilu sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual.
Lalu ada Irjen Pol Reynhard Silitonga sebagai Inspektur Jenderal Kemenkum dan Min Usihen sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Dikutip dari CNNIndonesia, ada beberapa nama baru yang juga dipilih untuk mengisi posisi pimpinan tinggi madya di Kementerian Hukum seperti Widodo sebagai Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Andry Indradry sebagai Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum, dan G.A.P. Suwardani sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Prabowo juga menunjuk Wisnu Nugroho Dewanto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sosial Kemenkum serta Sucipto sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Antarlembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkum.(*)
