Staf Ahli Kemenko-Polhukam: Direktorat PPA-PPO Harus Diisi Polwan Mumpuni

Kantor Berita Jakarta -Dalam sarasehan peringatan HUT Ke-76 Polwan Polri di Jakarta, Kamis, Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam Irjen Pol. Andry Wibowo berpendapat bahwa agar dapat menciptakan polwan yang mumpuni, diperlukan pembangunan kapasitas personel.

Irjen Pol. Andry Wibowo mengatakan, Direktorat Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPO) harus diisi oleh Polwan yang mumpuni.

“Membangun kapasitas menuju world class women police (polwan kelas dunia) ini juga harus dibangun, seperti apa membangun world class police (polisi kelas dunia) dalam perspektif kami,” kata dia.

Kedepan, mungkin saja dibangun akademi khusus polwan yang terpisah dari akademi kepolisian saat ini. dalam akademi itu akan diajarkan mata kuliah dan disediakan tenaga pengajar khusus yang akan mengajarkan tata cara penanganan korban dalam Direktorat PPA dan PPO.

“Ini bisa dilanjutkan dalam naskah akademik dengan mengembangkan sekolah polwan yang ada, menjadi akademi kepolisian polwan, Mudah-mudahan menjadi yang pertama di Asia atau di dunia,” ucap Andry Wibowo.

BACA JUGA:Banyaknya-lembaga-pemerintah-belum-paham-media-dan-fungsi-pers

Sedangkan, Ketua Panitia Sarasehan Kombes Pol. Rita Wulandari Wibowo menyebut bahwa peringatan HUT Ke-76 Polwan menjadi momentum yang tepat untuk mewujudkan pelindungan bagi perempuan dan anak.

“Acara ini merupakan momentum yang sangat tepat khususnya bagi polwan untuk menguatkan peran, dedikasi, dan pengabdian serta komitmennya bersama-sama stakeholder terkait dan seluruh masyarakat mewujudkan perlindungan bagi kaum rentan dari kekerasan berbasis gender melalui kegiatan penegakan hukum oleh Polri,” kata dia.

Diketahui, Pada HUT Ke-76 Polwan tahun ini mengusung tema Penguatan Polwan Presisi pada Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang, yang Akan Menanggulangi Kekerasan Berbasis Gender yang Inklusif.

BACA JUGA: Sebagai-warisan-budaya-bangsa-indonesia-batik-harus-dilestarikan/ 

Tema ini dicetuskan lantaran Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah membentuk Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO. Direktorat ini dipimpin oleh Brigjen Pol. Desy Andriani.

“Ini merupakan komitmen Bapak Kapolri dalam upaya mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak serta kelompok rentan,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *